PERNYATAAN SIKAP IGUANA TOMPOTIKA KAB. BANGGAI

KONDISI MASYARAKAT ADAT KABUPATEN BANGGAI

Ketika pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan pengelolaan Negara  kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat rakyat, yang kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya, maka akan menjadi GAGAL  pengelolaan suatu daerah, bila dalam suatu wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat  masih terdapat begitu banyak warganya yang terpinggirkan dari proses pembangunan dan pemberdayaan.

Khususnya di Kabupaten Banggai masih sering kita mendengar, membaca, bahkan menyaksikan baik secara langsung atau melalui berbagai media tentang suku-suku terasing, orang-orang primitive dan berbagai entitas lain yang disebutkan buat mereka yang masih beraktifitas jauh di pedalaman hutan kabupaten banggai.

Kondisi ini bagi para pengelola daerah dan sebahagian dari mereka yang menyebut diri sebagai aktivis bukanlah sebuah hal yang penting untuk disikapi atau ditanggapi sedikitpun, ….sungguh terlalu.

Dari berbagai kegiatan yang pernah IGUANA Tompotika lakukan dan dirangkum, tercatat bahwa warga Banggai yang terpinggirkan ini tersebar di 7 kecamatan, dan akan terus berlangsung sepanjang tidak ada keseriusan para pimpinan didaerah ini untuk  mensejahterakan warganya dengan nyata. Terkesan bagi kami bahwa ada upaya sistemik dari pemerintah daerah untuk terus menutupi kondisi ini dari perhatian kita warga Banggai lainnya, agar tidak melunturkan citra dan popularitas pimpinan daerah. Maka sangatlah wajar bila warga Banggai yang terpinggirkan menanyakan tentang apakah pemerintah daerah masih mengakui mereka sebagai masyarakatnya????...

Diskriminatif….adalah sebuah entitas yang tepat untuk diberikan kepada para pimpinan daerah ini bila kita memperhatikan arah kebijakan politik dan anggaran yang diperuntukkan untuk membangun daerah yang kita cintai ini.

Melalui pernyataan sikap ini kami mendesak para pimpinan daerah ini untuk segera mengambil tindakan dan solusi nyata untuk melindungi dan memenuhi Hak-hak Dasar warganya, terkhusus mereka yang terpinggirkan dari segala bentuk kebijakan daerah.